Transformasi IAIN Menjadi UIN

1. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi Islam dijadikan sebagai wadah dalam memberdayakan umat Islam dalam aspek kehidupan mereka. Namun apakah akan menjadi satu aspek saja yang akan dihadapi dan diselesaikan umat Islam, sedangkan aspek kehidupan lebih luas dari yang kita pahami sebatas nilai agama atau pendidikan Islam sebagai membina generasi yang ahli agama atau beragama.

Dalam sejarahnya bahwa Sekolah Tinggi Islam merupakan upaya memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan pendidikan Islam. Tidak saja ini dianggap sebagai akomodir penguasa atas kelompok Islam. Bahwa dengan harapan adanya Sekolah Tinggi Islam mampu mewadahi peran dan keberadaan masyarakat muslim dalam aspek kehidupan yang beragam. Namun dalam perjalanannya, perubahan sosial, ekonomi, politik, pemahaman agama, pergeseran nilai dan pola hidup yang secara dinamis selalu berkembang. Hingga pada akhirnya sekolah tinggi Islam perlu peningkatan dan pengembangan ke arah yang lebih luas. Misalnya saja perubahan lembaga dari Sekolah TInggi menjadi Universitas Islam Indonesia, kemudian pengembangan fakultas agama menjadi naik statusnya yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Kemudian harapan masyarakat lainnya mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama di mana Mahmud Yunus menjelaskan bahwa hadirnya ADIA ini adalah untuk mendidik pegawai negeri dilingkungan kementrian agama dan untuk ahli agama.[1] Hingga akhirnya penyatuan antara STAIN dan ADIA menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan berkedudukan di Yogyakarta.

Memasuki era baru abad 21, tantang baru bagi IAIN menjadi Perguruan Tinggi Islam yang mampu menangkap tantangan global. Di mana pada abad ini menghadapi masyarakat yang semakin kompleks, perkembangan iptek yang semakin maju. Sehingga menuntut IAIN kembali untuk menerjemahkan tantangan dan peluang era abad 21 ini, ide itupun disuarakan yakni gagasan ingin mentrasformasi IAIN menjadi Universitas. Di awal memang ini ide besar dan akan membutuhkan perjuangan yang berat. Tentunya akan menghadapi pro kontra atas harapan IAIN menjadi UIN.

Berangkat dari berbagai permasalahan yang dihadapi Perguruan Tinggi seperti, berkurangnya minat masyarakat untuk memasukkan anaknya di program keagamaan, pola hidup masyarakat yang mengarah kepada kebutuhan ekonomi dan kerja, lulusan-lulusan program agama dianggap belum mampu bersaing dalam dunia kerja dan berbagai permasahan lainnya. Maka dari itu, untuk menjawab perubahan masyarakat global, dunia kerja dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mau tidak mau Perguruan Tinggi Islam harus pula meruba orientasi keilmuan dan mampu menangkap peluang era global. Gagasan IAIN untuk menjadi UIN adalah awal untuk menjadikan Perguruan Tinggi Islam mampu bersaing di era global.

2. Sejarah IAIN

Dalam catatan sejarah, gagasan pendirian lembaga pendidikan Islam telah dimiliki umat Islam sejak zaman Belanda. Diawali oleh Dr. Satiman Wirjosandjojo dengan mendirikan pesantren luhur tahun 1938 namun di akhirnya gagal karena intervensi penjajah Belanda. Tahun 1940 Persatuan Guru Agama Islam di Padang mendirikan Sekolah Islam Tinggi di Sumatera Barat dan bertahan sampai 1942. Beberapa tokoh nasional seperti M. Hatta, M.Natsir, K.H.A. Wahid Hasyim, K.H. Mas Mansur juga mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta Tahun 1945 di bawah pimpinan Abdul Kahar Muzakar.[2] Masa revolusi kemerdekaan STI pindah ke Jogjakarta karena ibu kota pindah ke sana sampai tahun 1948 akhirnya berganti nama menjadi Universitas Islam Indoneisa (UII) dengan empat fakultas yakni hukum, agama, ekonomi dan pendidikan.[3]

Berdirinya sekolah tinggi Islam juga tidak terlepas dari kebijakan politik atas dua kelompok besar yakni nasionalis dan kelompok Islam. Jamhari menjelaskan bahwa sebagai upaya memenuhi tuntutan kebutuhan pendidikan umat Islam atau mengakomodasi umat, pemerintah mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) dari Fakultas Agama di UII Yogyakarta dijadikan statusnya dengan nama PTAIN bertempat di Jojakarta dan sesuai dengan PP nomor 3 tahun 1950. Ini juga nantinyya jadi cikal bakal IAIN.[4]

Dalam perjalanan selanjutnya, sebagai upaya isntitusionalisasi pendidikan Islam dan mempersiapkan guru, tokoh dan pimpinan agama didirikan pula ADIA di Jakarta. Ini didirikan sesuai dengan Penetapan Menteri Agama RI No.1 Tahun 1950. Dengan Dekan pertama adalah Mahmud Yunus dan Bustami A. Gani sebagai wakilnya.[5] Mahmud Yunus menjelaskan bahwa Akademi Dinas Ilmu Agama didirikan guna mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri akan mencapai ijazah pendidikan semi akademi dan akademi untuk dijadikan ahli didik Agama pada sekolah-sekolah lanjutan (umum/kejuruan/Agama).[6]

Upaya pemerintah dalam mengintegrasikan sistem perguruan tinggi Islam dan peningkatan mutu pendidikan terwujud dalam penyatuan PTAIN dengan ADIA menjadi satu institusi yakni Institut Agama Islam Negeri “Al-Jami’ah al-Islamiyah al-Hukumiyah”. Upaya ini terlaksana setelah Presiden RI mengeluarkan PP No. 11 tahun 1960. Pembentukan ini juga mulai berlaku resmi pada tanggal 9 Mei 1960. [7]

Dalam peraturan pemerintah tersebut juga menjelasnya tetang tujuan adanya IAIN adalah untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli agama Islam guna keperluan pemerintah dan masyarakat.

Secara formal IAIN diresmikan tanggal 24 Agustus 1960 berdasarkan atas Penetapan Menteri Agama No. 35 tahun 1960, berkedudukan di Jogjakarta dan Prof. Mr. R.H.A Soenarjo sebagai Rektor, Wasil Aziz sebagai Sekretaris Senat, Prof. T.A. Hasby Ash Shiddieqy sebagai Dekan fakultas Syari’ah, Prof. Dr. Muchtar Yunus sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Mahmud Yunus sebagai Dekan Tarbiyah, Bustami A. Gani sebagai Dekan Fakultas Adab. [8] 

Lahirnya Institut Agama Islam Negeri yang berpusat di Jogjakarta dan Fakultas Tarbiyah bertempat di Jakarta belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan akan pendidikan Islam bagi masyarakat nusantara yang notabene muslim. Hingga dibukalah cabang-cabang keilmuan Islam di daerah-daerah luar Jogjakarta dan Jakarta. Namun, semakin besar tuntutan pemenuhan umat Islam, ternyata tidak cukup dengan membuka cabang. Perlunya ada IAIN yang berdiri sendiri di daerah.

Sebagai upaya merespon kebutuhan umat Islam akan pendirian IAIN di daerah, lahirlah peraturan pemerintah No. 27 tahun 1963 yang memberi kesempatan untuk mendirikan IAIN dan terpisah dari pusat. Jakarta mendapat kesempatan pertama untuk mendirikan IAIN. Sehingga IAIN Jakarta adalah yang kedua setelah IAIN Jogjakarta.[9]    

Dalam perjalanan itu pula, berdiri IAIN  Ar-Raniry Banda Aceh tanggal 5 Oktober tahun 1964, IAIN Raden Fattah tanggal 22 Oktober 1963, IAIN Antasari Banjarmasin tanggal 22 November 1964, IAIN Sunan AMpel Surabaya tanggal 6 Juli 1965, IAIN Alaudin Ujung pandang 28 Oktober 1965, IAIN Imam Bonjong Padang 21 November 1966, IAIN Sultan Thaha Syaefuddin Jambi tahun 1967.[10]

Memasuki orde baru, pemerintah melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh Islam dan daerah-daerah yang memiliki semangat mendirikan IAIN. Fakultas yang masih merupakan cabang dari IAIN pusat dipromosikan menjadi IAIN sendiri. Di sini termasuk IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tanggal 28 Maret 1968, IAIN Raden Intan lampung tanggal 28 Oktober 1968, IAIN wali Songo Semarang tanggal 1 April 1970 dan IAIN Sultan Syarif Qosim Sumatera Utara tanggal 19 November 1973.[11]

Selama satu dekade, jumlah mahasiswa PTAIN semakin banyak. Mahasiswa itu tidak hanya datang dari seluruh tanah air, tetapi juga dari negara tetangga, terutama Malaysia. Berdasarkan perkembangan-perkembangan itu, dan pertimbangan lain yang bersifat akademis, pada 24 Agustus 1960 Presiden mengeluarkan PP No. 11 yang menggabungkan PTAIN dan ADIA dengan nama baru, yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Sejak saat itulah secara berturut-turut di beberapa wilayah propinsi Indonesia berdiri IAIN sebagai sarana bagi masyarakat Muslim untuk mendapatkan pendidikan tinggi dalam bidang Islam. Hingga saat ini terdapat 14 IAIN dan 35 STAIN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.[12]

C.    Perubahan IAIN menjadi UIN

Sejarah panjang perguruan tinggi Islam di Indonesia, dari masa awal pendirian sekolah tinggi Islam, Universitas Islam Indonesia, kemudian yang tadinya fakultas agama di UII dinaikkan statusya menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam, diikuti pendirian Akademi Dinas Ilmu Agama sampai pada penyatuan PTAIN dan ADIA menjadi IAIN.

Munculnya gagasan perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia yakni transformasi IAIN menjadi UIN. Ada beberapa alasan yang diidentifikasi atas gagasan tersebut. Pertama, dengan bentuk institut, ruang lingkup hanya sebatas keilmuan dan pengkajian keIslaman saja. Kedua, wawasan mahasiswa dan dosen IAIN terbatas, berbeda halnya dengan universitas umum. Sehingga pengkajian Islam seolah terputus dari persoalan kontemporer yang aktual. Sehingga menuju transformasi lembaga tersebut menjadi harapan yang harus diwujudkan, agar kedua alasan tersebut dapat diselesaikan.[13]

Gagasan tersebut bukan berarti langsung terwujud, karena tetap saja harus melalui berbagai persyaratan, kesiapan pemenuhan kebutuhan IAIN menjadi UIN dalam berbagai aspek; misalnya kegiatan akademis akan lebih besar pengelolaannya, lahan yang harus diperluas, kebutuhan tenaga dosen dan pegawai administrasi dan berbagai persiapan lainnya. Sampai awal 1998, terdapat tiga IAIN yang mengajukan proposal yakni IAIN Yogyakarta, Jakarta dan Bandung. [14]

Dalam pandangan Azyumardi Azra juga dikatakan (salah satu arsitek penting dalam proyek perubahan IAIN ke UIN) bahwa gagasan dan konsep dasar pengembangan IAIN menuju UIN tak lepas dari beberapa masalah yang dihadapi IAIN dalam perkembangannya selama ini. Pertama, IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. IAIN lebih banyak berperan di masyarakat karena dalam konteks dakwah. Kedua, kurikulum IAIN belum mampu merespon perkembangan IPTEK dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks.[15]

Alasan-alasan di atas menjadi bagian dari upaya untuk melakukan perubahan IAIN menjadi UIN, sehingga tidak hanya dominan pada orientasi dakwah akan tetapi juga untuk merespon dan menghadapi masyarakat baru dan semakin kompleks. Dorongan kuat terhadap perubahan ini juga dianggap untuk memperjelas institusi pendidikan Islam, Artinya IAIN dianggap sebagai lembaga dakwah atau lembaga pendidikan tinggi? Seperti halnya disampaikan oleh alm.Prof. Harsya W. Bachtiar (Guru Besar Universitas Indonesia) bahwa agar IAIN mengambil sikap tegas antara sebagai lembaga dakwah atau perguruan tinggi.[16]

Abuddin Nata mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya konversi IAIN menjadi UIN.

Pertama, perubahan pada jenis pendidikan Madrasah Aliyah. Dulunya Madrasah adalah sekolah agama, kini madrasah sudah menjadi bagian dari sekolah umum atau sekolah yang berciri khas Islam. Di madrasah sudah terdapat mata pelajaran umum yang dimuat dalam kurikulumnya. Misalnya eksakta, sosial, bahasa dan fisika. Ini berbeda dengan kondisi IAIN yang masih menyediakan sekolah agama. Lulusan madrasah akan merasa kesulitan untuk masuk UIN. Di samping itu konversi ini juga untuk menyambut tamatan sekolah menengah umum dapat masuk IAIN apabila telah menjadi UIN, karena dapat menyediakan jurusan dan fakultas umum. Perubahan ini juga merupakan misi untuk pemberdayaan masyarakat/umat di masa depan. [17]

Kedua, adanya dikotomi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Masalah dikotomi ini solusinya adalah program integrasi ilmu pengetahuan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dengan anggapan bahwa kalau IAIN hanya menyelenggarakan ilmu-ilmu agama. Ini akan melestarikan dikotomi tersebut.[18] Maka dengan ini IAIN harus menjadi UIN untuk dapat mendirikan fakultas-fakultas umum.

Ketiga, perubahan IAIN menjadi UIN merupakan peluang bagi para lulusan untuk memasuki lapangan kerja yang lebih luas.[19] Selama ini, arah lulusan IAIN adalah lembaga pendidikan Islam, kegiatan kegiatan keagamaan, dakwah dan pada tataran departemen agama. Mmaka dengan perubahan menjadi UIN akan lebih meluas lingkup kerja dan eksistensi lulusan IAIN.

Dengan perubahan menjadi UIN juga sebagai upaya konvergensi ilmu umum dan agama, seperti yang diungkapkan oleh Harun Nasution bahwa perubahan IAIN menjadi universitas dirancang untuk menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan.[20]

Keempat, perubahan IAIN menjadi UIN adalah dalam rangka memberikan peluang bagi lulusan IAIN untk melakukan mobilitas vertical. Yakni kesempatan gerak dan peran dan memasuki medan yang lebih luas. Lulusan IAIN akan memasuki wilayah dan lingkungan yang lebih luaus, bervariasi dan bergengsi. Perubahan ini juga ingin kembali menaruh harapan umat Islam menjadi pelopor peradaban manusia yng dulu pernah dicapai Islam zaman klasik.[21]

Kelima, perubahan IAIN menjadi UIN juga merupakan tuntutan akan penyelenggaraan pendidikan yang professional, berkualitas tinggi dan menawarkan banyak pilihan. Apalagi dengan sambutan arus globalisasi yang melahirkan lingkungan persaingan dan kompetisi. Sehingga IAIN dengan menjadi UIN merupakan bagian dari upaya menghadapi tantangan dan menangkap peluang.

Gagasan menuju universitas bukan tidak menghadapi tantangan ataupun pro kontra di kalangan muslim maupun para tokoh Islam. Tantangan permasalahan bukan tidak ada, akan tetapi semenjak ide perubahan lembaga tersebut disuarakan banyak menuai kritikan dan pertanyaan. Menurut Abuddin Nata bahwa ada beberapa permasalahan yang muncul baik itu terkait dengan legal formal, kelembagaan, filosofis, histori, psikologis dan bahkan politis. [22]

Ia menjelaskan bahwa dari segi legalitas, penambahan fakultas-fakultas umum atau non agama akan terbendung dengan PP No. 60 Tahun 1999, ada yang ditekankan dalam peraturan tersebut yakni institut. Istititut yang dijelaskan dalam peraturan tersebut adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam satu kelompok bidang studi tertentu, seperti kelompok bidang studi agama saja, hukum saja, pertanian saja dan seterusnya. Masalah berikutnya adalah kelembagaan, setelah perubahan IAIN menjadi Universitas apakah kelembagaannya berada di bawah naungan departemen Agama atau berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Persoalan lain yang muncul adalah latar belakang filosofis-historis. Di mana IAIN memiliki akar filosofis visi dakwah dan pengkajian keIslaman. Adanya kekhawatiran tokoh Islam akan dihapuskannya hasil perjuangan pendahulu mereka atas IAIN. Sisi lain juga ada masalah yang timbul dengan perubahan IAIN menjadi UIN yakni masalah yang bersifat politik. Di mana berdirinya IAIN tidak terlepas dari bentuk akomodir dan penghargaan pemerintah atas peran dan kontribusi umat Islam dalam perjuangan bangsa ini.[23]

Beberapa tokoh lain menanggapi secara beragam ketika ide IAIN menjadi UIN. Misalnya saja mantan menteri Agama Munawir Syazali. Menurutnya pendirian IAIN adalah untuk menciptakan sarjana Agama. Maka apabila ada perubahan lembaga, ia tidak tahu apa arah perubahan tersebut. Bila alasan Islamisasi ilmu, bukannya ilmu pengetahun bersifat netral. Karenanya tidak perlu Islamisasi. Munawir Syazali juga mempertanyakan apakah setelah perubahan lembaga tersebut menghasilkan output yang semakin baik. Ia juga membandingkan kualitas mahasiswa IAIN juga masih kurang. [24]

Selain itu juga gagasan transformasi tersebut dikomentari senada oleh KH. Ma’ruf Amien (Ketua Syuriah PBNU). Ia juga tidak setuju dengan adanya perubahan IAIN menjadi UIN Menurutnya IAIN tetap saja focus pada pendidikan khusus masalah agama. Lain halnya pendapat yang di sampaikan oleh Din Syamsuddin dan Tutti Alawiyah bahwa IAIN sudah waktunya berubah menjadi UIN, karena untuk menangkap tantangan dan peluang di masa yang akan datang. [25]

Dalam perjalanannya, transformasi perguruan tinggi Islam menjadi Universitas juga tidak dapat dihindari, apalagi setelah berhasilnya IAIN Jakarta dan Jogjakarta menjadi UIN. Disusul dengan IAIN di daerah lain. Seperti UIN Bandung, UIN Malang, UIN Alaudin Makasar.

Perubahan tersebut juga tidak terlepas dari harapan untuk menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi perguruan tinggi Islam di Indonesia. Beberapa tanggapan di atas dan permasalahan di atas, setidaknya dapat diatasi apabila setiap IAIN memilki kesungguhan dan itikat baik untuk menjawab perubahan tersebut. Perubahan menjadi UIN adalah salah satunya untuk memperluas peluang dan kesempatan lulusan UIN dalam dunia global. Dalam aspek keilmuan, bahwa sudah pantas kalau perubahan UIN adalah upaya Islamisasi ilmu pengetahuan, integrasi ilmu umum dan agama. Ditambahkan oleh Din Syamsudin bahwa, dengan perubahan menjadi UIN adalah upaya perguruan tinggi Islam dalam mengintegrasikan nilai Islam dan etika dalam ilmu pengetahuan.[26]

           

D.    Penutup

Demikian makalah ini, sedikit mengulas terkait perjalanan dan transformasi IAIN menjadi UIN. Namun menjadi pertnyaan nantinya, bagaimana ruh perjuangan UIN. Tentunya berbeda dengan ruh perjuangan IAIN didirikan.  Bagaimana nati UIN mampu menangkap perubahan masyarakat global dan menciptakan sarjana yang diharapkan inklusif dalam keagamaan dan keilmuan serta sain. Dalam persoalan internal pun, bagaimana nanti nasib fakultas agama yang semakin ke sini dilihat kurang pamornya, bahkan promosinya lebih kepada fakultas umum. Apakah nanti fakultas agama yang sudah menjadi ruh perjuangan awal didirikan IAIN menjadi mengerucut dan bahkan menjadi satu fakultas. Setidaknya pertanyaan pemakalah ini, menjadi permasalahan yang harus dipecahkan.

 

 DAFTAR PUSTAKA

Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2008)

 Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia, (Jakarta; Rajawali Press, 2010

Nata, Abuddin  (et.al.), Dari Ciputat, Cairo, Hingga Colombia, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002)

 ____________ (ed.), Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2001)

____________, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Rahim, Husni , IAIN dan Masa depan Islam Indonesia dalam situs http://ditpertais.net/husni.htm

Kusmana dan Munadi, Yudi  (ed.), Proses Perubahan IAIN Menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Ciputat: Jakarta UIN Press, 2002)

---

[1]  Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2008), cet. Iii, hal.447

[2]  Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia, (Jakarta; Rajawali Press, 2010), hal 314-315

[3]  Abuddin Nata (et.al.), Dari Ciputat, Cairo, Hingga Colombia, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002), hal.13

[4] Abuddin Nata (et.al.), Dari Ciputat, Cairo…, hal.13

[5] Abuddin Nata (et.al.), Dari Ciputat, Cairo…, hal.14

[6] Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan …, hal.447

[7]   Abuddin Nata (et.al.), Dari Ciputat, Cairo…, hal.14

[8] Abuddin Nata (et.al.), Dari Ciputat, Cairo…, hal.17

[9] Abuddin Nata (et.al.), Dari Ciputat, Cairo…, hal.18

[10]  Abuddin Nata (et.al.), Dari Ciputat, Cairo…, hal.13

[11] Abuddin Nata (et.al.), Dari Ciputat, Cairo…, hal.18

[12] Husni Rahim, IAIN dan Masa depan Islam Indonesia dalam situs http://ditpertais.net/husni.htm dikutip tanggal 5 Desember 2012 pukul 16.38.

[13] Abudin Nata (ed.), Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), hal.246-247

[14] Abudin Nata (ed.), Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan…, h. 247

[15] Abuddin Nata (et.al.), Dari Ciputat, Cairo…, hal.23

[16] Abuddin Nata (et.al.), Dari Ciputat, Cairo…, hal.23

[17]  Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. 5 hal.56

[18] Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan…,cet. 5 hal.58

[19] Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan…., cet. 5 hal.59

[20]  Kusmana dan Yudi Munadi (ed.), Proses Perubahan IAIN Menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Ciputat: Jakarta UIN Press, 2002), hal.28

[21] Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan…, cet. 5 hal.60

[22]  Abuddin Nata, Manajemen  Pendidikan…, hal. 62

[23] Abuddin Nata, Manajemen  Pendidikan…, hal. 64

 [24] Kusmana dan Yudhi Munadi, Proses Perubahan IAIN…, hal. 20  

[25] Kusmana dan Yudhi Munadi, Proses perubahan IAIN …, hal. 21

[26] Kusmana dan Yudhi Munadi, Proses Perubahan IAIN …, hal 22

BASEMAH STORY

MAKALAH SEMINAR NASIONAL PERADABAN BESEMAH KUNO

SEBAGAI PENDAHULU KERAJAAN SRIWIJAYA

“ PAGAR ALAM KOTA PERJUANGAN ”

DISAMPAIKAN OLEH :

WALIKOTA PAGAR ALAM

Drs. H. DJAZULI KURIS, MM

PAGARALAM, 28 FEBRUARI 2009

PAGARALAM KOTA PERJUANGAN

Drs. H. Djazuli Kuris, MM

1.      Pendahuluan

Dari tinjauan kesejarahan, keberadaan Besemah (Sumber Belanda menyebutkan Pasemah, merujuk bagian hikayat Pasemah Libagh) terutama dapat dilihat pada masa pra hingga masa kesultanan Palembang Darussalam. Pada masa inilah dikenal istilah marga. Pada masa pemerintahan Sido Ing Kenayan yang nai tahta sekirtar tahun 1629, di buat semacam undang – undang yang mengatur hubungan antara Palembang dan daerah pedalaman. Selanjutnya hubungan ini makin efektif pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman Khalipatul Mukminin Sayidul Iman (Sultan Pertama kesultanan Palembang), yang memerintah pada masa 1651 – 1706 M. setelah kesultanan Palembang dikalahkan oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal. De Kock, Sultan Mahmud Badaruddin II selaku penguasa kesultanan Palembang menyerah kalah. Kekalahan ini mempunyai arti penting dan merupakan babak baru bagi sejarah Besemah.

2.      Asal Usul Suku Besemah

Besemah adalah suatu peradaban budaya yang sudah maju pada masa prasejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya relief yang terdapat pada monument nasion[1]al di Jakartaa. Besemah merupakan suku melayu, dalam kawi kuno memiliki arti : pelarian / pengungsian dari dataran tiongkok yang dikenal dengan mongolith dan Persia.

Mengenai asal usul suku besemah, hingga saat ini masih berupa legenda rakyat, yaitu atung bungsu, yang merupakan salah satu diantara 7 orang anak ratu (=Raja) Majapahit, yang melakukan perjalanan menelusuri suangai nusantara yang  berakhir disungai lematang, akhir memilih tempat bermukim di dusun Benua Keling. Atung Bungsu menikan dengan Putri Ratu Benua Keling, bernama Senantan Buih (Kenantan Buih). Melaui keturunannya Bujang Jawe (Puyang Diwate), Puyang Mandulike, Puyang Sakesemenung, Puyang Sake Sepadi, Puyang Sake Seghatus, dan Sake Seketi yang menjadikan penduduk jagat Besemah (Lihat bagan Alir).

Masalahnya bukan persoalan benar atau salah, tetapi unsure yang sangat penting dalam legenda adalah peran dan fungsinya sebagai pemersatu kehidupan suatu masyarakat (Jeme Besemah). Legenda ini dapat menjadi antisipasi Disenrtegrasi kesatuan dan persatuan jeme besemah kemana pun mereka berada. Hal ini sudah tampak dalam beberapa dekade, terutama setelah pemerintahan marga dihapuskan (UU No. 5 Tahun 1979). Perlu selalu ditanamkan perasaan dan keyakinan bahwa jeme Besemah itu (termasuk jeme semende dan jeme kisam) berasala dari satu keturunan.

 

(Bedur. M : 2005)

3.      Berdirinya Dusun Jagat Besemah

Puyang Kunduran membuat dusun masam bulau (Ulu Manak) dan dikemuadian hari anak cucunya membuat dusun gunung kerte, termasuk sumbay besak (Sumbay Besar); Puyang Keriye Beraim membuat dusun Gunung Kaye, dan Sumur. Kemudian anak cucu keriye Beraim membuat dusun Talang Tinggi dan muara jauh ( Ulu Rurah ), Puyang Belirang membuat dusun Semahpure dan anak cucunya pindah pula membuat dusun di Ulu Manak. Puyang Raje Nyawe pindah juga membuat dusun perdipe, Petani, dan pajar Bulan. Anak cucunya pindah juga membuat dusun Alun Dua, Sandarangin, Selibar, Rambaai Kaca, Sukemerindu, Kutaraye, Babatan, Sadan, Nantigiri, Lubuk Saung, Serambi, Bandaraji, Ulu Lintang; Bangke, Singapure, Ulu Lebar, Gunung Liwat, Tanjung Beringin, Ayik Dingin, Muara Sindang, Tebat Benawa, Rempasai, Karang Anyar, Semua nya masuk sumbay besak. Puyang raje nyawe pindah ke semende, membuat dusun pajar bulan. Puyang raje nyawe kembali ke dusun Perdipe menyebarkan agama Islam dan adapt istiadat perkawinan secara Islami. Dari semende banyak penduduk yang pindah ke Kisam dan masih banyak cerita mengenai pendiria dusun – dusun di tanah Besemah ini.

4.      Sistem Pemerintahan Tradisional

Sistem Pemeritahan tradisional di daerah Besemah disebut Lampik Empat Merdike Due yang dipimpin oleh kepala – kepala Sumbay. Besemah waktu itu merupakan suatu “REPUBLIK” yang paling demokratis. Tanggung jawab dan kesetiaan sangat ketat dibina oleh orang Besemah. Rasa Solidaritas dan Loyalitas yang sangat tinggi itulah yang menyebabkan prajurit – prajurit Besemah dapat melakukan perlawanan terhadap kolonialisme hal yang mengiringi rasa solidaritas dan loyaalitas yang tinggi itu baik didalam keluarga batih, keluarga luas virilokal maupun pada suku besemah secara umum adalah konsep “dimak kepadunye” dan “dide beganti”.

5.      Sindang Merdike dan Si Penjaga Batas

Status “Sindang Merdike” dan “Sipenjaga Batas” dan system pemerintahan tradisional “Lampik Empat Merdike Dua”  menjadi terancam dan sirna setelah Kolonialis Belanda dapat melakukan perlawanan Sultan Mahmud Badarudin II. Pada perang Palembang pada tahun 1819 dan tahun 1821. Dalam hubugannya dengan  kesultanan Palembang, suku Besemah selalu menganggap dirinya sebagai orang yang bebas, orang merdsike. Hubungan Sultan Palembang dengan Suku Besemah lebih bersifat suzeverenitas (Hens, 1909 : 12 – 15) kewajiban “milir seba” Bukit Seguntang pada tiap tiga tahun sekali, lebih diartikan sebagai nggahi kelaway tue, Putri Sindang Biduk. Sultan Palembang yang cukup menghormati orang – orang besemah, terbukti dengan status yang diberikannya yaitu status “Sindang Merdike” dan “Si Penjaga Batas” (Grensbewakers).

Suku besemah sering melakukan (istilah belanda onlusten, woelingen, rustverstoring), yang berarti membuat “kerusuhan” membuat “huru-hara” atau mengganggu ketentraman. Menyadari bahwa pihak Belanda pasti akan melakukan serangan, orang Besemah membuat benteng – benteng pertahanan yang kuaat, disebut kute di beberapa dusun. Misalnya kute Gelung Sakti, Kute Penandingan, Kute Tebat Seghut, Kute Agung, Kute Munteralam, dan kute – kute lainnya. Pimpinan Militer Belanda memutuskan mengirimkan ekspedisi militernya untuk menghancurkan kekuatan orang – orang Besemah, yang dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Juni tahun 1866.

6.      Belanda Mengalahkan Besemah

Oleh karena persenjataan yang lebih modern, pengalaman perang yang cukup, dan pasukan yang terlatih, akhirnya Belanda dapat menguasai satu per satu kute pertahanan prajurit – prajurit Besemah, yaitu Kute dusun Gelung Sakti, Kute Penandingan, Kute Tebat Seghut, Kute-Agung, Kute Menteralam, dan lain – lain. Pada pertempuran di kute – kute tersebut terlihat bahwa prajurit – prajurit Besemah lebih memilih kemungkinan mati dari pada mnyerah, terutama pada pertempuran di tebat seghut dan munteralam. Setelah mengalahkan perlawanan di daerah Besemah Liagh (Besemah Lebar), pasukan belanda melanjutkan serangannya ke Besemah Ulu Manak untuk menangkap tokoh – tokoh pimpinan besemah yang bersembunyi di daerah ini.

Kekalahan ini menyebabkan rakyat Besemah haarus tunduk kepada peraturan yang dikeluarkan dikeluarkan pemerintaah Belanda. Misalanya, mereka harus membayar pajak tanah, pajak rumah, menghentikan perdagangan budak, dan menghentikan kebiasaan menyabung ayam. Peratuaan dan ketentuan – ketentuan ini merupakan hal baru dan sangat memberatkan bagi orang – orang Besemah yang tidak ada sebelumnya. Hal ini berarti, status “Sindang Merdike” dan “Sipenjaga Batas” menjadi hilang. Dengan kekalahan tersebut, mulailah daerah Besemah di jajah Belanda dengan segala penderitaan dan kesulitan ekonomi. Penderitaan ii berlangsung hamper selama 82 tahun.

7.      Perang Pasifik dan Penjajahan Jepang

Kekuasaan Belanda yang tampak sangat kuat, dengan mudah dikalahkan oleh bala tentara Jepang pada perang Pasifik di bulan Februari 1942. pertahanan sekutu dilaut jawa dapat dipatahkana. Pasukan jepang mendaraat di beberapa tempat di kepulauan Indonesia. Menyerahnya Belanda kepada Jepaang pada tanggal 9 Maret 1942, menyebabkan Belanda kehilangan jajahannya di Indonesia.

Mulailah babak baru dalam sejarah Indonesia, yakni Indonesia di jajah oleh bangsa Jepang. Rakyat Indonesia semakin menderita di bawah kekuasaan jepang. Balatentara Jepang ternyata lebih kejam bila dibandingkan dengan kolonialis Belanda. Jepang yang pada awal perang Asia Timur Raya sangat opensif, berubah menjadi defensive dan tertekan oleh kekuatan sekutu, sehinggaa terdesak di berbagai front pertempuran, termasuk di wilayah Indonesia.

8.      Ghuyun Kanbu

Untuk mengatasi kekurangan pasukan, Jepang membentuk satuan militer pribumi, yang disebut Ghuyun Kanbu (Infanteri Ghuyun). Angkatan pertama Ghuyun di latih di Kota Pagar Alam, tepatnya di Balai Istirahat, di Belakang rumah sakit Juliana (Juliana Hospital), di Jalan ke arah dusun Pematang bange. Dari pusat lathan Ghuyun di Pagar Alaam di hasilkan prajurit dan perwira – perwira yang cakap dan terampil menggunakan senjata, mengatur strategi perang serta teknik – teknik berperang yang kemudian sangat bermanfaat dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Faktor inilaha yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar kriteria untuk menyebut Pagar Alam sebagai “Kota Perjuangan”.

9.      Proklamasi Kemerdekaan’

Akhirnya jepang menyerah kepada ssekutu tanggal 14 Agustus 1945. kemerdekaan Indonesia di Proklamasikan Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. tidak semua daerah mengetahuinya. Oleh karenanya upacara penaikan Benderaa Sang Merah-Putih, tidak sama waktunya antara satu daerah dengan daeraah lainnya, termasuk Kota Pagar Alam. Pada tanggal 21 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, pada pemuda pejuang mengibarkan bendera merah putih di Pagar Alam (Bastari 192 : 2005). Upacara penaikan Bendera dilaksanakan di halaman toko Datuk Seri Maharajo, rumah keluarga Sofjan Rasjad (Saat ini telaah menjadi Toko cuci cetak foto modern). Hadir dalam upacara penaikan bendera itu antara lain : Siddik Adiem, datuk Seri Maharajo, Depati M. Hasyim R, Kenasin, Agam, Almunir, Tjik Seman, Tjik Nunung, Djinal Genting, M. Sohan Sumur, M. Djahri, Ardjo Talang Kelape, dan beberapa anggota Hizbul Wathan

Pemerintah Indonesia kemudian membentuk pemerintahan hingga ke daerah – daerah. Terbentuklah kewedanaan Tanah Pasemah pada Oktober 1945. Kewedanaan ini membawakan empat kecamatan, yaitu Pagar Alam sebagai ibu kota kewedanaan Kecamatan Tanjung Sakti, Kecamatan Jarai, Kecamatan Kota Agung.

10.  Pertemuan di Tebat Limau

Sebagai suatu Negara yang telah merdeka, Indonesia berusaha mengambil alih kekauasaan politik dan militer, terutama usaha untuk mengambil atau merebut senjata dari tangan jepang, Maayor Ruslan mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan di Tebatlimau, dekat dusun Pelang Kenidai yang dihadiri oleh semua unsure pemerintahan, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), Wedanaa, Polisi, Para Pesirah, Kepala – kepala Sumbay dan pimpinan tentara keanamanan rakyat (TKR) / lascar.

Terjadi pertempuran – pertempuran dengan tentara jepang di butai – butai jepang di Gununglilan, Bumi Agung, Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) Jerambah Beringin, dan Karang Dale. Pada pertempuraan – pertempuran di butai – butai Jepang tersebut telah gugur beberapa putera terbaik Besemah, antara lain mayor Ruslan, Sersan Ansori, Serma Wanar, Musalim, Zainal, Salam, Tulip, Dung, Marzuki, Zainawi, Jinal, Kamal, Abdullah, Siakip, dan beberapa orang lainnya yang tidak tercatat. Setelah balatentara menyelesaikan tugas yang diberikan sekutu dan mereka dikembalikan ketanah airnya. Perjuangan rakyat Indonesia belum berakhir. Belanda (NICA) dating kembali ke Indonesia. Terjadi pertempuran dengan pihak sekutu / Belanda yang mencapat puncaknya pada pertempuran lima hari lima malam (PLHLM) tanggal (21 juli 1947) dan agrei  militer 11 (19 desember 1948).Rakyat sumatera latan melakukan per lawanan sengit,sangat heroik, dan semangat rela berkorban yang sangat tinggi baik harta maupun nyawa, demi unuk mempertahankan kemerdekaan .perlawanan yang demikian termasuk juga di kewedanan tanah pasemah.

11.  Peran Rakyat Besemah dalam PLHLM DAN AM I

Pada Agresi Militer 1 Belanda,rakyat dikeweanan Tanah pasemah belum secara langsungt berperang karena Belanda  belum berhasil sampai ke Tanah Pasemah.namun Raktyat Besemah telah  ikut berperan pada pertempuran lima hari Lima malam  dan Agresi  Militer 1,yaitu memberikan bantuan personil (prajurit) dan logistik (beras dan sayur-sayuran) .memang sudah ada usaha  Belanda untuk melakukan serangan ke pagaralam (ibukota kewedanaan Tanah Pasemah),tetapi niat ini tidak terealisasi Karena sudah persetujuan itu,ditetapkan  garis demarkasih pertempuran  di dusun  tanjung tebat.

12.  Perlawanan Rakyat di tanah Besemah AM II

       Pada agresi militer II Belanda (Desember 1948), ada tiga daerah yang menjadi target sasaran yaitu, Muara Dau (Sekarang OKU Selatan) Tebing Tinggi, dan Pagar Alam. Pertahanan Kota Pagar Alam. Dibebankan kepada Balyon XVI STP (Sub Teritorium Palembang) yang berkekuatan enam kompi, yaitu kompi I kapten Satar, Kompi II Lettu Ichsan, Kompi III Lettu Yahya Bahar, Kompi IV Lettu Nahwi, Kompi V Lettu Adenan Ibrahim, dan Kompi VI H.S. Simanjutak. Untuk mempertahankan kota Pagar Alam ini, dibentuk tiga front yaitu front mingkik untuk menghadang pasukan belanda diluar ndikat, frony selangis untuk menghadapi belanda yang akan masuk simpang rantau-unji dan front padang kaghit (ordeming kopi yang dulu milik belanda) front padang kaghit di pimpin Lettu Yahya Bahar. Untuk menghambat pasukan belanda yang akan masuk lewat tanjung tebat, jeramba ndikat terpaksa dihancurkan. Penghancuran ini lakukan oleh prajurit agam dan kawan – kawan.

Pimpinan pasukan Belanda yang sejak awal memperkirakan bahwa luang ndikat sukar ditembus, juga melakukan pengiriman pasukan melalui jalan jepang yang bias tembus ke simpang rantau-unji, front selangis, front padang kaghit, kota Pagar Alam dan terus kedaerah impit Bukit. Pasukan TNI, lasakar pejuang dan rakyat melakukan perlawanan sengit di front selangis besar. Namun, karena persenjataan yang tidak seimbang, perlawanan ini dapat dipatahkan oleh belanda. Pasukan TNI, lascar dan rakyat pejuang terpaksa melakukan gerakan mundur ke hutan – hutan, untuk selanjutnya melakukan perang gurila (geriliya) melakukan penghadangan – penghadangan ditempat – tempat strategis dengan memasang landsmijn (ranjau darat).

13.  Politik Bumi Hangus

Pihak TNI lascar dan rakyat pejuang melakukan politik bumi hangus, terutama pada bangunan – bangunan milik belanda, agar tidak dipergunakan lagi oleh pasukan Belanda. Misalnya Pembumihangusan bangunan dikompleks BPM Jeramba Beringin, Demporeokan, kantor wedana tangsi polisi dan bangunan – bangunan diperkebunan teh gunung dempo.

14.  Peran Tanjung Sakti

Tanjung Sakti mempunyai peranan yang sangat besar terutama setelah pimpinan teras TNI yang sebelumnya bermarkas di Lubuk Linggau dipindahkan ke cughup, kemuara Aman, dan akhirnya ke Tanjung Sakti, pimpinan teras TNI ini di pimpin oleh Kolonel Bambang Otoyo dan kepala staf nya adalah Kapten M. Yunus. Tanjung Sakti juga menjadi pusat pemerintahan sipil keresidenan Palembang yang dipimpin residen Abdul Rozak. Demikian pula Bupati Amaluddin, Wedana Wangi, Wedana Ibrahim, Wedana Abdullah Sani, Siddiq Adem (Kepala penerangan) dan lain – lain berada di Tanjung Sakti. Dari kepolisian keresidenan palembang terdapat nama – nama Komisaris Polisi Sugondo, Inspekur Polisi Taslim Ibrahim, Inspektur Polisi Abdullah Amaludin. Inspektur Polisi palma, Yasin, dan Cek Umar. Kepala Penerangan dan Kepala Kesehatan juga berada di Tanjung Sakti, serta masih banyak tokoh pejuang lainnya, misalnya Rasyad Nawawi, Satar, Nurdin, Syamsul Bachri Umar (Tatung), Idham, Djarab, Nurdin Pandji Ibrahim, Bachrun Umar, Basri, Ali Syarief, Sahid, Munir, Cek Asim, dan lain – lainnya. Dari Tanjung Sakti dikendalikan pemerintahan, pengaturan taktik dan strategi melawan Belanda. Untuk mengatasi kesulitan alat tukar, dicetak uang kertas “OERIP” (Oeang Repoeblik Indonesia Perdjoeangan).

Pasukan Belanda mengetahui tentang keberadaan pemerintahan sipil dan kekuatan militer di Tanjung Sakti. Oleh karena itu, mereka melakukan serangan – serangan dengan menjatuhkan bom di beberapa tempat. Beberapa di antaranya meluluhlantakkan beberapa rumah. Tetapi banyak juga yang tidak meledak, yang kemudian digunakan oleh TNI sebagai bahan untuk merakit senjata guna melawan pasukan belanda. Dapat dikatakan, bahwa Tanjung Sakti tidak pernah di injak oleh kaki tentara Belanda yang ingin menjajah kembali dan Tanjung Sakti merupakan satu – satunya pertahanan di Kabupaten Lahat yang mampu bertahan sampai penyerahan kedaulatan bulan November 1949 (mendahului penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949).

15.  Administratif dan Perjuangan

Seiring perkembangan pemerintahan pusat, system pemerintahan di daeraah – daerah juga mengalami perubahan. Presiden Soekarno mengeluarkan peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1963 tentang penghapusan keresidenan dan kewedanaan. Dengan demikian, tidak ada lagi pemerintahan kewedanaan tanah pasemah,sehingga mengubah posisi Pagar Alam sebagai Kecamatan Pagar Alam di bawah Kabupaten Lahat.

Awal tahun 1987, tokoh – tokoh masyarakat Pagar Alam berjuang mengusulkan agar kecamatan Pagar Alam menjadi Kota Administratif (Kotif). Terbentuklah panitia, yang kemudian mengajukan surat permohonan kepada Mendagri pada tanggal 15 April 1987. berkat dukungan semua pihak, akhirnya permohonan masyarakat Pagar Alam untuk menjadikan Pagar Alam sebagai kotif dikabulkan Pemerintah Pusat, dengan terbitnya peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 1991 tentang pembentukan kota Administratif Pagar Alam dan pemekaran wilayah Kecamatan Pagar Alam menjadi 4 kecamatan, yaitu kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo Selatan. Mendagri yang saat itu adalah Rudini, meresmikan Pagar Alam sebagai kotif pada tanggal 15 januari 1992. Mendagri juga melantik Drs. Musrin Yasak sebagai Walikota Administratif Pagar Alam yang pertama dan menetapkan Kota Pagar Alam sebagai Kota Perjuangan.

Pagar Alam menjadi Kota Administratif melalui Undang – undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam dan peresmian dilakukan oleh Mendagri pada tanggal 17 Oktober 2001. Gubernur Sumatera Selatan H. Rosian Arsyad atas nama Mendagri melantik Pejabat Walikota Pagar Alam H. Djazuli Kuris pada tanggal 12 November 2001.

Demikianlah kilas balik perjuangan rakyat di Kewedanaan Tanah Pasemaah, mulai dari zaman “Lampik Empat Merdike Due”, “Sindang Merdike”, dan “Si Penjaga Batas” hingga penyerahaan kedaulatan, yang karena perlawanan gigih, ulet, dan pantang menyerah dari TNI, lascar, Tentara Pelajar, Pemuda – Pemudi Besemah di Pagar Alam dan Sekitarnya, serta rakyat pejuang pada umumnya sehingga kita dapat menyebut kota Pagar Alam sebagai “Kota Perjuanagan”. Sejarah yang sangat heroic ini perlu selalu di kenang dan dijadikan pedoman dalam mengisi kemerdekaan, juga tidak lupa akan selalu menghormati jasa para pahlawan, khususnya yang gugur di Tanah Besemah.

Pagar Alam, 28 Februari 2009

Walikota Pagar Alam,

H. Djazuli Kuris.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, N. Permana, dkk. 2008. Kaleodoskop 5 Tahin Pembangunan Kota Pagar Alam.

Pemerintah Kota Pagar Alam. Palembang: Tavern Artwork

Bedur, Marzuki. Dkk. 2005. Sejarah BESEMAH dari Zaman Megalitikum, Lampik Empat Merdike Due, Sindang Merdike ke Kota Perjuangan. Pemerintah Kota Pagar Alam. Jakarta: KDT Perpustakaan Nasional RI.

Mahruf, Kamil, dkk. 1999. Pasemah Sindang Merdike 1821 – 1866. Jakarta: Pustaka Asri

Sumber Lain :

Undang – undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 88, tambahan lembaran Negara Nomor 4115);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif

Pagar Alam

Wawancara dengan :

1. Tumenggung Citra Mirwan (desa Pelajaran Jarai)
2. Satar (Beringin Jaya, Kota Pagar Alam).

---

[1] Walikota Pagar Alam

Kurikulum 2013

KURIKULUM BARU 2013

CIPUTAT.“Melahirkan generasi yang memiliki karakter bangsa”.Akhir-akhir ini, kembali media online banyak memperbincangkan persoalan besar yang melanda generasi saat ini, terkikisnya karakter bangsa pada generasi muda, pendidikan dijadikan sasaran karena melahirkan generasi yang dianggap kurang menggambarkan manusia berkarakter. Karena kesalahan dalam pelaksanaan pendidikan dilapangan akhirnya berdampak pada kesalahan melahirkan generasi. Namun apa dikata, permasahan sudah terlalu banyak muncul, pelajar yang senang tawuran, terkikisnya prilaku saling menghormati, anak-anak sudah mulai melupakan etika moral kepada orang tua, pergaulan yang bebas sehingga tercipta lingkuangan sosial tanpa moral. Selanjutnya masyarakat yang lebih kepada individualistik, warisan nenek moyang akan hidup bergotong royong pun tinggal semboyan. Ada yang mengistilahkan bangsa kita sedang mengalami kegagalan pembangunan karakter.

Untuk merespon permasalahan yang pelik di atas, pendidikan dituntut mampu menjadi wadah untuk memanusiakan manusia yang berkarakter. Jelasnya lagi tuntutan tersebut diimplementasikan dalam bentuk kurikulum, saat ini kurikulum kita dianggap terlalu berat bagi peserta didik. Tentu saja dengan banyaknya mata pelajaran, banyaknya buku teks yang harus dibawa, jam pelajaran yang padat, harus mengikuti program kursus, les, belum lagi ekstrakurikuler yang harus diikuti sangat beragam.

Ini semua akhirnya mengabaikan moment penting dalam penanaman karakter pada peserta didik. Terutama pada tingkat sekolah dasar, peserta didik harus menuntaskan mata pelajaran hingga 12 mata pelajaran dan ditambah pengembangan diri dan muatan lokal. Padahal usia anak sekolah dasar adalah usia “golden Age”, dimana akan lebih mudah dalam penanaman karakter.

Isu penting terhadap permasalahan karakter akhirnya direspon dengan merubah kurikulum yang mampu membentuk karakter bangsa. Kurikulum baru ini rencananya akan diterapkan tahun pelajaran 2013 nanti. Ada beberapa media online yang menyebutkan bahwa kurikulum baru ini akan berbeda dengan kurkulum yang sekarang. Pertama, mengurangi mata pelajaran yang dianggap terlalu berat khususnya tingkat sekolah dasar, tidak lagi terpisah-pisah dalam beberapa mata pelajaran yang banyak, tapi akan menggunakan pemeblajaran tematik integratif. Kedua, pada tingkat sekolah dasar akan lebih banyak ditanamkan pendidikan karakter. Ketiga, pada tingkat SD juga akan mereduksi mata pelajaran IPA ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS akan dihapuskan sebagai mata pelajaran namun akan diintegrasikan pada mata pelajaran lain. Keempat, mata pelajaran yang diwajibkan berjumlah 6 mata pelajaran saja seperti Agama, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PENJASKES dan Seni Budaya, yang lainnya akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran tersebut. Kelima, standar isi berbasis kompetensi, kalau yang sekarang kompetensi dikembangkan dari mata pelajaran sedangkan pada kurkulum baru mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Keenam, standar proses akan diarahkan pada pembelajaran berbasis observasi. Ketujuh, ada wacana yang diangkat bahwa pada sekolah dasar akan dihilangkan Ujian Nasional dan akan diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing.

Beberapa catatan di atas adalah gambaran umum draf kurikulum yang akan diterapkan tahun 2013. Akan tetapi, bukan tidak ada kendala dalam perubahan kurikulum ini. Ada banyak persoalan baru yang muncul apabila benar kurikulum baru diterapkan. Pertama, pengurangan mata pelajaran akan diikuti dengan pengurangan guru, apalagi kalau IPA dan IPS menjadi benar-benar dihilangkan. Selanjutnya bahasa asing dan sains. Seperti diungkapkan oleh wakil menteri pendidikan Prof. Dr. Musliar Kasim bahwa Bahasa Inggris dan Sains sebaiknya dihapuskan pada tingkat sekolah dasar. Ini berangkat bahwa pada sekolah dasar sebaiknya lebih banyak ditanamkan pendidikan karakter.

Kedua, dengan adanya kurikulum baru, akan mempengaruhi perubahan buku teks.  Ketiga, adalah guru sebagai kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan. Sekiranya tidak ada tindak lanjut yang maksimal terhadap pengembangan kompetensi dan professional guru. Salah satu pengamat pendidikan, Arief Rachman, mengatakan bahwa kunci dari berjalannya kurikulum baru dengan lancar dan sukses membentuk siswa yang cerdas serta berbudi pekerti adalah guru. Dalam pengaplikasian kurikulum ini, guru memegang peran penting. "Saya tidak keberatan dengan konsep kurikulum baru ini. Yang penting gurunya siap dan mau berkomitmen untuk kurikulum ini," kata Arief kepada Kompas.com, Jumat (16/11/2012). Jelas bahwa kurikulum juga harus dikomunikasikan dengan baik kepada para guru. Karena mereka berdiri paligdepan dalam pelaksanaan kurikulum.

Keempat, pemahaman pelaksana pendidikan pada tingkat sekolah terhadap integrasi kurikulum belum merata. Para guru akan merasa kesulitan dalam menyampaikan materi dengan megintegrasikan mata pelajaran yang dihapuskan ke mata pelajaran lainnya kalau tanpa didukung dengan pengembangan media dan sarana pembejalaran yang memadai. Apa yang terjadi pada sekolah negeri. Menurut Nuh, hampir semua sekolah di seluruh wilayah Indonesia ditemukan ruang kelas yang rusak. Lebih lanjut Nuh menyebutkan provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan yang paling banyak ditemukan dengan presentasi sebesar 23 persen. Tempo online. (14/02/2012). Dicatat pula, tahun 2012 ada 173.344 ruang kelas rusak.(Tempo 14 Februari 2012).

Setidaknya ada perubahan yang sangat berarti bagi pendidikan kita. Namun perubahan ini jangan sampai melupakan penjelasan dan sosialisasi yang komprehensif pada lapisan bawah terutama pada guru yang akan menjalankan kurikulum itu sendiri. Tentunya juga dengan tida melupakan perbaikan infrasutruktur yang masih merata butuh perhatian penuh.  Yang terpenting pula bahwa, kurikulum saat ini adalah untuk mempersiapkan generasi 20-30 tahun mendatang. Kalau hulunya salah  akan sulit memperbaiki hilirnya. Dan jangan sampai kurikulum yang baru hanya mengedepankan karakter saja. Tetapi melupakan pengembangan nalar. Padahal kita perlunya mempersiapkan generasi yang memiliki karakter dan memiliki nalar.  *** (Jonson Harianto, S.Pd.I)